Latest Entries »

POTRET BIROKRASI DAN POLITIK DI INDONESIA

 

Birokrasi relative menjadi instrument politis atau alat untuk mencapai kekuasaan yaitu mendapatkan, meningkatkan, memelihara dan memperluas kekuasaan aktor elit atau faksi politik tertentu. Pada masa Orde Baru sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia masih tampak mengalami penyakit bureaumania. Birokrasi tampak dijadikan alat kepentingan status quo pemerintah dalam rangka melakukan kooptasi terhadap masyarakat untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan yang monopolitik. Di era Orde Baru, birokrasi terjebak dalam kebijakan monoloyalitas dimana pegawai negeri sipil (PNS) dan KORPRI dijadikan sebagai mesin politik dan wadah penampung pendukung Golkar dalam pemilihan umum (pemilu). Birokrasi digunakan sebagai alat kepentingan bagi rezim untuk mempertahankan kekuasaannya. Birokrasi yang sehat idealnya menjadi fasilitator dan pelayanan public yang professional untuk semua golongan and birokrasi tidak partisipan berpolitik saat pemilu dan tidak diskriminatif dalam rangka memobilitasi dukungan publik untuk kemenangan partai atau aktor tertentu. Contoh tekanan politis dan tindakan diskriminatif yaitu terjadi terhadap masyarakat pemilih, antara lain menggunakan dana, program dan fasilitas Negara untuk kepentingan Golkar. Apabila Golkar kalah di suatu daerah, maka fasilitas umum yang akan dibangun ditempat tersebut menjadi gagal.

Sejak saat itulah birokrasi pada era Orde Baru beralih menjadi birokrasi modern. Teoritisi birokrasi modern yang terkenal dan sering dijadikan acuan ilmuan social adalah Max Weber. Konsep Weber ini membantu menjelaskan siapa yang dimaksud dan apa ciri-ciri suatu birokrasi modern. Weber menolak untuk menyebut birokrasi bagi pejabat yang dipilih atau seseorang yang diseleksi oleh sekumpulan orang. Beliau berpendapat bahwa ciri pokok pejabat birokratis adalah orang yang diangkat. Weber memandang birokrasi sebagai unsure pokok dalam rasionalitas dunia modern, suatu birokrasi yang legal rasional, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1.      Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjelaskan tugas-tugas impersonal jabatan (berkemampuan memisahkan urusan pribadi dengan urusan dinas).

2.      Ada hierarki (penjenjangan, tingkatan) jabatan yang jelas.

3.      Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas (pembagian kerja yang jelas).

4.      Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak.

5.      Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi professional, berdasarkan suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian.

6.      Mereka memiliki gaji berjenjang menurut kedudukan dalm hierarki dan hak-hak pensiun. Pejabat dapat selalu menempati posnya dan dalam keadaan tertentu dapat juga diberhentikan.

7.      Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya.

8.      Pejabat mungkin tidak sesuai dengan posnya, mauoun dengan sumber yang tersedia dalam pos itu

9.      Pejabat tunduk pada system disipliner dan control yang seragam

 

Bagi Weber, birokrasi atau aparat administrasi ini merupakan unsure terpenting bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Organisasi ni merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, perhatian Weber tertuju pada struktur yang diatur secara normatif dan mekanisme untuk mempertahankan struktur itu. Hal ini merupakan unsur formal yang menjadi cirri khas dari Weber dengan ideal type of beraucracy-nya.

 

Rozi,syafuan.2006.Zaman Bergerak, Birokrasi dirombak:potret birokrasi dan politik di Indonesia.pustaka pelajar.yogyakarta

peter M. Blau , marshall W. Meyer.1987.Birokrasi masyarakat modern.salemba 4. jakarta

Advertisements

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!